Kendalikan Privasi Lindungi Data Pribadi

Pada era digital ini, masyarakat di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia, telah memiliki gaya hidup baru. Gaya hidup baru tersebut cenderung tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan teknologi digital yang serba canggih. Kemunculan teknologi digital  mampu mendorong masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Sebab, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dan berkembang dengan pesat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital diiringi dengan meningkatnya produktivitas serta efisiensi masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan. Dalam hal ini, kegiatan tersebut meliputi komunikasi dan informasi yang saat ini mampu dilakukan dengan lebih mudah dan cepat tanpa terkendala jarak, ruang, dan waktu. Sayangnya, dibalik kemudahan-kemudahan tersebut, masih terdapat ancaman bagi para pengguna teknologi digital.

Salah satu ancaman bagi para pengguna teknologi digital, yaitu keamanan data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Maraknya pemanfaatan berbagai bentuk kemajuan teknologi membuat data pribadi seseorang menjadi lebih mudah untuk didapatkan di dunia maya. Ketidaktelitian pengguna yang sengaja mengunggah  data dan penyalahgunaan data oleh berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi pemicunya. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat di era digital untuk lebih menjaga berbagai informasi mengenai data pribadi sebagai sebuah aset yang sangat berharga. Menurut Pasal 1 Ayat [1] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.[1] Di sisi lain, terkait jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi, menurut Pasal 84 Ayat [1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa data pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi, keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.[2] Artinya, jika salah satu atau beberapa data pribadi yang kita miliki dimanfaatkan oleh oknum yang berniat jahat dan tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut akan merugikan pemilik data pribadi itu sendiri.

Berbagai potensi kejahatan akan mengancam mereka, seperti pemanfaatan data pribadi untuk melakukan pendaftaran akun pinjaman daring. Kerugian tersebut, antara lain pemilik data memiliki kewajiban untuk membayar cicilan pinjaman yang bukan seharusnya menjadi tanggung jawab sang pemilik data, keperluan telemarketing, tindak profiling untuk target politis, dan iklan di media sosial, hingga peretasan hingga pengambilalihan akun.  Untuk itu, para pengguna membutuhkan perlindungan terhadap data pribadi karena hal ini penting untuk dimiliki dan ditingkatkan pada era digital. Semakin masifnya penggunaan internet membentuk aktivitas digital di dalamnya, seperti aktivitas bermedia sosial, sehingga mengharuskan masyarakat untuk memberikan data pribadi mereka, khususnya di Indonesia.

Gambar 1. Pengguna Internet di Indonesia

Berdasarkan laporan We Are Social yang dirangkum melalui situs datareportal.com, pengguna internet di Indonesia pada Februari 2022 telah mencapai 204,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi pengguna internet sebesar 73,7 persen dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya jumlah masyarakat yang aktif melakukan berbagai aktivitas digital melalui media sosial, yakni telah mencapai 191,4 juta orang. Artinya, data tersebut meningkat sebanyak 12,6 persen dari tahun 2021.

Gambar 2. Laporan Kasus Pencurian Data.

Kasus pencurian data pribadi yang kemudian dimanfaatkan untuk aksi criminal mulai mencuat ke publik lima tahun ke belakang. Patroli Siber mengungkapkan, sepanjang 2016—2020 telah terjadi kenaikan laporan kasus pencurian data. Kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari hanya dua puluh laporan pada 2016, hingga 182 laporan pada 2020. Hal inilah yang semakin memperkuat alasan perlindungan data bagi pengguna pribadi harus semakin digencarkan oleh masyarakat di era digital ini. Karena, kualitas perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia masih jauh dari kata maksimal, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab berbagai pencurian data pribadi masih marak terjadi.

Salah satu contoh konkret dari kasus pencurian data pribadi, yaitu kasus yang sempat viral pada sekitar akhir tahun 2021 lalu. Kasus tersebut adalah kasus pencurian data pribadi yang dipicu oleh adanya tren tantangan melalui stiker add yours di media sosial Instagram. Tantangan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan fitur Instagram mulai dari membagikan informasi umum hingga privasi. Salah satu informasi privasi yang dijadikan tantangan adalah menunjukkan tanda tangan.

Tantangan ini mulai marak di tengah masyarakat hingga dapat dikatakan bahwa kehadiran fitur tersebut ternyata telah mendatangkan hal yang jauh dari bayangan dan tujuan awal dari pihak Instagram. Fitur yang awalnya dihadirkan untuk menciptakan interaksi yang lebih besar di antara sesama pengguna Instagram, tak disangka telah membuka celah kejahatan berupa pencurian data hingga menimbulkan tindak kejahatan penipuan dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya. Selain fitur Instagram add yours, kurangnya kecermatan, kecenderungan untuk oversharing, dan rendahnya kesadaran pengguna media sosial dalam menjaga keamanan data pribadi mereka juga menjadi pemicunya.

Banyaknya pengguna media sosial yang belum teredukasi dengan baik menjadi salah satu penyebab pencurian dan kejahatan siber. Mereka yang ingin mengikuti tantangan dari tren tersebut rela untuk menyebarkan beberapa data pribadi mereka seperti nomor identitas, nama lengkap. dan nama keluarga telah menjadi penyebab utamanya. Sayangnya, para pengguna media digital ini belum memiliki  payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Hingga 2022, Indonesia belum memiliki sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan utama. Padahal, rancangan undang-undang perlindungan pengguna media digital sudah diajukan.

Pengajuan rancangan undang-undang perlindungan pengguna media digital belum kunjung disahkan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kesepakatan antara pemerintah pusat dengan anggota DPR mengenai otoritas perlindungan data. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada payung hukum yang dapat menjadi pedoman terkait dengan perlindungan data pribadi.

Di Indonesia, kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut masih dimuat secara terpisah di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tentunya mencerminkan aspek-aspek dari perlindungan data pribadi itu sendiri, yakni diantaranya:

  • UU ITE (Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 ayat [1])

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”               Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwasannya perlindungan data pribadi harus dilakukan dan segala bentuk tindakan yang melibatkan data pribadi wajib dilakukan atas persetujuan pemilik data.

  • UU Telekomunikasi (Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Pasal 42 ayat [1])

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.         Keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara jasa diwajibkan untuk menjamin keamanan data pribadi seseorang, baik yang dikirim maupun yang diterima melalui jaringan telekomunikasi.

Di era digital ini, penyalahgunaan data pribadi semakin menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegelisahan. Meskipun begitu, pemerintah terus melakukan upaya yang maksimal dalam melindungi data masyarakat, di antaranya melalui keberadaan RUU yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Untuk itu, para pengguna media digital diharapkan untuk ikut serta memaksimalkan kualitas perlindungan data pribadi di Indonesia dan memberikan dukungan kepada pemerintah dengan berusaha untuk melindungi data pribadi masing-masing. Selain itu, hal tersebut sebagai upaya dalam menghindari berbagai konsekuensi yang tentunya tidak diinginkan.

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindungi data pribadi di era digital ini, antara lain sebagai berikut:

  1. Menjaga kerahasiaan dan kekuatan sandi akunserta melakukan penggantian sandi akun secara berkala.

Gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk berbagai akun yang dimiliki, yakni dapat dilakukan dengan memberikan kombinasi angka dan huruf agar tidak mudah ditebak. Kemudian, lakukan pergantian sandi akun secara berkala untuk memastikan keberadaan informasi data pribadi kita yang terdapat suatu akun tetap aman dari tindak peretasan.

  1. Menghindari penggunaan koneksi internet wireless (Wi-Fi) di sembarang tempat.

Tidak semua Wi-Fi publik dapat terjamin dengan baik keamanannya. Untuk itu, sebaiknya para pengguna meminimalisir penggunaan Wi-Fi publik dari sembarang tempat demi keamanan data pribadi yang kita miliki.

  1. Gunakanlah perangkat lunak (software) yang legal dan lakukan pembaharuan secara berkala untuk memperkecil adanya celah keamanan yang mungkin saja muncul.

Keberadaan perangkat lunak ilegal alias bajakan yang saat ini semakin mudah untuk didapatkan. Namun, perangkat lunak tersebut cenderung tidak mendapat pembaharuan secara berkala, sehingga dapat membuka potensi terbukanya celah keamanan bagi para oknum peretas dalam melancarkan aksi kejahatan mereka.

  1. Berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang disebar melalui pesan singkat dan surel ataupun kanal lainnya. Karena, tautan tersebut bisa saja berupa tautan palsu yang nantinya akan mengarah pada praktik kejahatan, seperti phising

Jangan mengklik tautan yang dirasa asing dengan sembarangan, karena hal tersebut di antaranya dapat memicu praktik kejahatan, seperti phising yang akan berdampak pada pencurian berbagai data pribadi yang ada didalamnya.

Dengan melakukan beberapa cara tersebut diharapkan pengguna media digital dapat meningkatkan keamanan data pribadi, serta sebagai upaya yang tepat untuk meminimalisir dan mencegah berbagai bentuk ancaman kejahatan yang mungkin muncul dari para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Empat cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya sedikit dari banyaknya cara yang dapat dilakukan sebagai upaya melindungi data pribadi. Terlepas dari empat cara tersebut, hal utama yang perlu diperhatikan ialah sebelum melakukan berbagai cara untuk melindungi data pribadi, terlebih dahulu kita harus memiliki edukasi akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Di mana, berbagai hal dapat lebih mudah dan cepat untuk didapatkan, sehingga akan lebih baik apabila pengguna media digital selalu waspada meskipun telah melakukan berbagai upaya atau cara tersebut. Oleh karena itu, di masa yang akan dating, para pengguna media digital akan mampu secara konsisten menjaga keamanan data pribadi yang dimiliki.


Referensi

Databoks.katadata.co.id. (2021, 25 Oktober). Lima Cara Menjaga Data Pribadi. Diakses pada 5 Mei 2022, dari https://katadata.co.id/anshar/infografik/617631d62337a/lima-cara-menjaga-data-pribadi

Databoks.katadata.co.id. (2022, 7 September). Pencurian Data pribadi Makin Marak Kala Pandemi. Diakses pada 5 Mei 2022, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi

Datareportal.com. (2022, 15 Februari). Digital 2022 : Indonesia. Diakses pada 5 Mei 2022, dari https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia

Hertianto, M Rafifnafia. (2020). Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Jurnal Kertha Patrika, 43 (1), 93 – 109. DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p07